"La Isla Bonita"

Last night I dream of San Pedro
Just like I'd never gone, I knew the song
A young girl with eyes like the desert
It all seems like yesterday, not far away

Tropical the island breeze
All of nature wild and free
This is where I love to be
La isla bonita
And when the samba played
The sun would set so high
Ring through my ears and sting my eyes
Your Spanish lullaby

I fell in love with San Pedro
Warm wind carried on the sea, he called to me
Te dijo te amo
I prayed that the days would last
They went so fast

Tropical the island breeze
All of nature wild and free
This is where I love to be
La isla bonita
And when the samba played
The sun would set so high
Ring through my ears and sting my eyes
Your Spanish lullaby

I want to be where the sun warms the sky
When it's time for siesta you can watch them go by
Beautiful faces, no cares in this world
Where a girl loves a boy, and a boy loves a girl

loves a girl

Last night I dreamt of San Pedro
It all seems like yesterday, not far away

Tropical the island breeze
All of nature wild and free
This is where I love to be
La isla bonita
And when the samba played
The sun would set so high
Ring through my ears and sting my eyes
Your Spanish lullaby [x3]

laaaa laaa laaaa laaa aaa
la isla bonita
aaaa laaa aaaa laaa aaa
la isla bonita

Your Spanish lullaby [x2]

Read More

Ini 10 BPR Beraset Jumbo

Jakarta–Tidak hanya mampu tumbuh ditengah kepungan bank umum, sejumlah BPR tercatat memiliki aset yang mampu mengalahkan bank umum.
Menurut data Biro Riset Infobank (birI), per September 2015, secara keseluruhan ada 27 BPR yang asetnya melebihi aset 34 bank umum. Aset 27 BPR tersebut berkisar antara Rp396,33 miliar (milik BPR BP Kota Bandar Lampung) dan Rp5,61 triliun (milik BPR Eka Bumi Artha dari Kota Metro, Lampung). Dengan kepemilikan aset tersebut, BPR Eka mengukuhkan diri sebagai BPR terbesar di Indonesia, sekaligus melampaui kepemilikan aset 34 bank umum. Sementara itu, aset BPR BP Kota Bandar Lampung melampaui aset yang dimiliki satu bank umum.
Selain BPR Eka Bumi Artha, BPR beraset jumbo lainnya adalah BPR Karyajatnika Sadaya (BPR KS) dari Kota Bandung, Jawa Barat. Per September 2015 aset BPR KS tercatat Rp4,47 triliun. Dengan kepemilikan aset sebesar itu, BPR KS menjadi BPR terbesar kedua di Indonesia. BPR ketiga terbesar adalah BPR Sri Artha Lestari yang berkantor pusat di Denpasar, Bali. Per September 2015 BPR Lestari menguasai aset Rp3,04 triliun.
Biro Riset Infobank mencatat, ada sembilan BPR yang asetnya di atas Rp1 triliun. Sebuah fakta yang menarik, sembilan BPR tersebut beroperasi di kota-kota besar atau ibu kota provinsi yang dihuni bank umum besar. Ini menunjukkan bahwa BPR tidak hanya mampu untuk survive di tengah kepungan bank umum, tapi juga dapat tumbuh menjadi lembaga keuangan yang kuat.
Sebut saja BPR Jawa Timur (BPR Jatim) yang berkantor pusat di Surabaya. Sebagai ibu kota provinsi, Surabaya merupakan pusat kegiatan ekonomi dan keuangan di Jatim. Kendati dikepung bank umum besar, BPR Jatim mampu tumbuh dan membesarkan asetnya hingga mencapai Rp2,14 triliun dan menjadi BPR terbesar keempat di Indonesia. Jatim juga merupakan provinsi dengan populasi BPR terbanyak di Indonesia. Pada September 2015 sebanyak 325 BPR beroperasi di Jatim.
BPR lainnya yang beroperasi di ibu kota provinsi dengan aset di atas Rp1 triliun antara lain BPR Palu Loka Dana yang beroperasi di ibu kota Sulawesi Tengah, Palu, dengan aset Rp1,67 triliun; BPR Modern Express (aset Rp1,21 triliun) dari Ambon, Maluku; lalu ada BPR Hasa Mitra (aset Rp1,15 triliun) dari Makassar, Sulawesi Selatan; dan BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung (aset Rp1,06 triliun) dari Bandar Lampung, Lampung.
Beberapa BPR lainnya beroperasi di wilayah yang tidak menjadi pusat kegiatan ekonomi. Kendati beroperasi di wilayah yang perputaran uangnya tidak sekencang di ibu kota provinsi, mereka masih mampu menumbuhkan bisnisnya. Contohnya adalah BPR Surya Yudhakencana dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Per September 2015 BPR Surya Yudhakencana  memiliki aset Rp1,14 triliun. Biro Riset Infobank mencatat, cukup banyak BPR yang asetnya telah melampaui aset bank umum beroperasi di selain ibu kota provinsi.
Ini 10 BPR Dengan Aset Jumbo
Per September 2015
1.    BPR Eka Bumi Artha-Kota Metro ( aset Rp5,61 miliar)
2.    BPR Karyajatnika Sadaya-Kota Bandung ( aset Rp4,47 miliar)
3.    BPR Sri Artha Lestari-Kota Denpasar (aset Rp3,04 miliar)
4.    BPR Jawa Timur-Kota Surabaya    (aset Rp2,14 miliar)
5.    BPR Palu Lokadana Utama-Kota Palu (aset Rp1,67 miliar)
6.    BPR Modern Express-Kota Ambon (aset Rp1,21 miliar)
7.    BPR Hasa Mitra-Kota Makassar (aset Rp1,15 miliar)
8.    BPR Surya Yudhakencana-Banjarnegara (asset Rp1,14 miliar
9.    BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung-Kota Bandar Lampung (aset Rp1,06 miliar)
10.    BPR Irian Sentosa-Kota Jayapura (aset Rp797,39 juta)
Sumber : Biro Riset Infobank(*) Happy Fajrian.

Read More

Nasib Multifinance Setelah Fee Dibatasi

Jakarta – Sejak akhir tahun lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melontarkan keinginannya untuk memperketat sistem pelaporan bagi industri multifinance atau perusahaan pembiayaan. Otoritas yang bertugas mengawasi industri keuangan, baik bank maupun nonbank tersebut, ingin agar laporan bulanan multifinance yang diserahkan ke OJK lebih terperinci. Keinginan tersebut sepertinya benar-benar direalisasikan OJK tahun ini.
Februari lalu otoritas yang bermarkas di Lapangan Banteng, Jakarta, tersebut membagikan surat edaran (SE) bagi pelaku di industri multifinance. Ada empat poin besar yang menjadi catatan dalam SE yang diteken Firdaus Djaelani selaku kepala eksekutif industri keungan nonbank (IKNB) itu. Empat poin tersebut terkait dengan pengukuran tingkat kesehatan keuangan, seperti rasio permodalan, kualitas piutang pembiayaan, rentabilitas, dan soal likuiditas. Meski hanya terbagi dalam empat bab besar, SE tersebut memuat puluhan subbab yang memerinci per bagian dengan lebih detail.
Dumoly  F. Pardede, Deputi Komisioner Pengawas IKNB OJK, mengatakan, SE yang akan diberlakukan per Juli tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah peraturan yang tertuang dalam peraturan OJK (POJK) yang telah ada sebelumnya. Menurut Dumoly, SE tersebut hanya dimaksudkan untuk membantu industri dalam melakukan pelaporan.
“Ini hanya secara administratif kalau saya lihat. Seperti untuk menghitung cadangan menggunakan agunan itu seperti apa. Untuk membantu industri saja arahnya,” terang Dumoly kepada Infobank.
Dari SE OJK yang beredar ke para pelaku di industri multifinance tersebut, Biro Riset Infobank (birI) melihat bahwa kelak laporan yang harus diberikan multifinance kepada regulator tak lagi sesederhana dulu. Melalui SE tersebut, regulator sepertinya menghendaki laporan yang lebih detail.
Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari laporan soal penilaian piutang pembiayaan. Multifinance tidak saja harus melaporkan kualitas pembiayaan mereka. Lebih dari itu, laporan soal kualitas pembiayaan juga harus menyertakan data soal kemampuan membayar debitor, kinerja keuangan debitor, hingga prospek usaha debitor.
Laporan yang sama detailnya juga bisa dilihat dari penilaian soal bobot risiko aset. OJK bahkan memberikan semacam simulasi bagaimana multifinance harus menghitung pencadangan. Penghitungan pencadangan akan berbeda antara penghitungan dengan menyertakan agunan dan tanpa agunan. Begitu pun dengan penghitungan cadangan dengan asuransi, penjaminan kredit atau tanpa asuransi dan penjaminan kredit.
Terkait dengan penghitungan cadangan, OJK bahkan menegaskan bahwa pihaknya berhak melakukan verifikasi di lapangan. Itu artinya, tidak saja laporan hitam di atas putih yang akan diperiksa. Namun, apa yang sudah dilaporkan multifinance pun akan dicek keabsahannya di lapangan.
Dengan skema pelaporan yang terbaru ini, OJK sepertinya menghendaki ke depan bentuk laporan multifinance ke OJK akan sama dengan yang dilakukan oleh industri perbankan alias lebih detail. Sekilas, sistem baru ini mungkin akan sedikit ribet dan melelahkan. Namun, sebenarnya ada keuntungan lain yang bisa dipetik multifinance dari kondisi ini.
Seperti diketahui, bisnis multifinance terkait erat dengan industri perbankan. Selama ini mayoritas multifinance menjadikan bank sebagai sponsor utama dalam sumber dana mereka. Dengan skema pelaporan yang hampir sama, tentu akan membuat bank lebih mudah dalam melihat kinerja multifinance secara keseluruhan. Hal itu yang kemudian menjadi bahan pertimbangan tatkala bank akan mengucurkan dana ke multifinance. Dengan kata lain, kans multifinance untuk mendapat dana yang lebih besar pun terbuka lebar.
“Kami support dengan adanya aturan baru ini. Pada dasarnya ini dibuat untuk menyehatkan industri. Soal pelaporan, tingkat kesehatan, kemudian anti-money laundering saat ini juga mulai diperhatikan. Pasti akan ada penyesuaian. Konsekuensi itu pasti akan ada,” terang Yudi Dewanto, Head of Corporate Planning & Authorization Departemen AEON Credit Service Indonesia (AEON), menanggapi soal sistem pelaporan yang kini lebih ketat.
Di luar persoalan administratif terkait dengan pelaporan, sebenarnya masih ada dua aturan lain yang mungkin akan berpengaruh pada bisnis dan memengaruhi peta kompetisi multifinance ke depan. Pertama, terkait dengan aturan tentang pinjaman multifinance kepada lembaga lain seperti bank. Nantinya, besar kecilnya pinjaman akan sangat tergantung pada besar kecilnya modal. OJK mensyaratkan bahwa pinjaman subordinasi paling besar 50% dari modal disetor multifinance. Dengan kata lain, multifinance dengan modal besar yang kemudian bisa mengantongi dana yang lebih besar untuk memutar roda bisnis mereka. Selain mengatur komposisi, tenor pinjaman dibatasi paling lama lima tahun.
“Ini akan memacu multifinance untuk meningkatkan modal mereka. Sekaligus untuk mendorong multifinance melakukan IPO (initial public offering) atau rights issue,” imbuh Dumoly.
Kedua, terkait dengan fee yang diberikan multifinance kepada diler. Sebelumnya, OJK tidak mengatur besar kecilnya fee yang diberikan multifinance ke diler. Namun, ke depan, besarnya fee yang diberikan ditentukan sebesar 15%. Terkait dengan hal ini, OJK mengaku akan mengawasi ketat dan memberikan sanksi bagi multifinance yang kedapatan memberikan fee di atas 15% kepada diler. Selama ini tak sedikit multifinance yang memberikan fee dengan nominal 20% hingga 30% dari pendapatan mereka.
“Karena kita mau perusahaan pembiayaan (multifinance) itu fokus pada bisnisnya. Kalaupun mengeluarkan biaya, itu biaya operasional dan inline dengan bisnis mereka. Jangan sampai ini justru bikin fraud,” tandas Dumoly.
Pengaturan fee bagi diler sebenarnya tak semata-mata untuk menjaga membengkaknya biaya yang bakal dikeluarkan multifinance. Lebih dari itu, fee bagi diler yang kemudian dibatasi akan mendorong persaingan di industri menjadi lebih fair.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa besarnya fee yang diberikan multifinance terhadap diler menentukan jalannya bisnis. Makin banyak “angpao” yang diberikan berbanding lurus dengan sedikit banyaknya formulir pembiayaan baru yang kemudian masuk ke multifinance. Hal ini yang kemudian memicu jorjoran fee terjadi di industri multifinance dan kemudian memancing kekhawatiran OJK.
Bagi multifinance yang terafiliasi dengan agen tunggal pemegang merek (ATPM), peraturan baru ini mungkin tak akan berpengaruh signifikan. Sebab, tanpa harus “berebut”, mereka sudah pasti akan mendapat jatah. Bagi multifinance di luar lingkaran ATPM, pengaturan ini akan mejadi tantangan sekaligus peluang. Bahwa pembatasan fee akan berpengaruh bagi bisnis tentu menjadi kekhawatiran tak sedikit multifinance. Namun, adanya pembatasan tersebut akan membuat perlakuan kepada diler menjadi sama rata dan persaingan di industri menjadi lebih sehat.
Terlepas dari berbagai peraturan baru yang dicantumkan OJK dalam SE terbaru, secara garis besar, perkembangan industri multifinance hingga triwulan pertama tahun ini masih dalam kondisi positif. OJK mencatat non performing financing (NPF) multifinance masih dalam kondisi aman. Kendati piutang pembiayaan mengalami penurunan, hal ini sebenarnya telah diantisipasi regulator dengan melakukan perluasan pembiayaan bagi industri multifinance. (*) Novita Adi Wibawanti

*http://infobanknews.com

Read More

Pasar Multifinance Digerogoti E-Commerce

Jakarta – Perluasan pembiayaan yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada pengujung 2014 silam membuat jalan multifinance atau perusahaan pembiayaan kian lapang. Lewat Peraturan OJK (POJK) Nomor 29 Tahun 2014, multifinance diizinkan merambah pembiayaan investasi, modal kerja, pembiayaan infrastruktur hingga bisnis multiguna. Tak hanya itu. OJK pun memberi kesempatan kepada multifinance untuk terlibat dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR). Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bahkan menggandeng multifinance untuk ikut membiayai sektor kreatif.
Kendati demikian, perluasan pembiayaan yang sudah satu setengah tahun berjalan seolah tak mampu mendorong kinerja multifinance lebih cepat. Tengok saja, pembiayaan multifinance per Maret 2016 bahkan tumbuh minus 1,19% menjadi Rp365,17 triliun secara tahunan. Selain perluasan pembiayaan yang belum terasa dampaknya, melorotnya pembiayaan dipengaruhi oleh pasar otomotif yang masih lesu pada triwulan pertama tahun ini.

Hal lain, ketatnya persaingan sepertinya juga ikut memengaruhi bisnis multifinance. Benar bahwa perluasan pembiayaan membuat gerak multifinance lebih fleksibel. Namun, di lain sisi, pasar multifinance pun mulai dicuri pemain lain, salah satunya e-commerce.

E-commerce menjadi pesaing yang patut diperhitungkan oleh multifinance. Selain tengah menjadi tren, perkembangannya pesat dalam lima tahun terakhir. Hasil riset Asosiasi E-Commerce Indonesia (Idea) menyebutkan, nilai pasar e-commerce di Indonesia pada 2013 mencapai US$8 miliar atau sekitar Rp94,5 triliun. Angkanya bahkan diprediksi akan meningkat tiga kali lipat pada tahun ini menjadi US$25 miliar atau setara dengan Rp295 triliun. Hal ini yang kemudian membuat pemain e-commerce membludak, mulai dari start up hingga perusahaan sekelas Lippo Group yang kemudian melahirkan Mataharimall.com.


Awalnya produk fesyen mendominasi jualan e-commerce. Namun, hari ini, apa pun bisa kita dapatkan melalui e-commerce. Bahkan, produk yang selama ini menjadi jualan multifinance seperti  barang-barang rumah tangga (durables), elektronik dan gadget, hingga sepeda motor juga tersedia. Konsumen pun dimudahkan lantaran model transaksinya yang beragam. Bisa membayar penuh melalui metode transfer bank atau bayar di tempat. Fasilitas cicilan pembayaran seperti di multifinance belakangan pun tersedia. Barang atau produk elektronik dan perlengkapan rumah tangga hingga sepeda motor bisa dicicil dengan suku bunga hanya 0% dan tanpa down payment (DP).

Dua fasilitas tersebut bahkan mungkin belum bisa dipenuhi multifinance. Seperti diketahui, untuk mendapatkan pembiayaan di multifinance, konsumen harus memberikan sejumlah DP, termasuk untuk produk rumah tangga dan elektronik sekali pun. Untuk pembiayaan sepeda motor dan mobil, konsumen bahkan harus memberikan DP minimal 15% dan 20%.

Beberapa multifinance yang fokus di pembiayaan produk elektronik mungkin tidak lagi menarik DP kepada konsumen. Namun, sebagai gantinya, konsumen biasanya dibebani suku bunga yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk menutup risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu pembiayaan.
Untuk pembiayaan produk elektronik, biasanya suku bunga yang diberikan di kisaran 1,8% sampai dengan 2% per bulan dengan tenor hingga 24 bulan. Sementara itu, suku bunga pembiayaan sepeda motor biasanya mencapai 23% per tahun dengan tenor maksimal 36 bulan.

Guna mengejar berbagai perubahan yang terjadi di pasar, sebenarnya banyak inovasi yang telah dilakukan multifinance. Tak sedikit multifinance yang masuk ranah digital dengan meluncurkan mobile application (mobile apps), kendati fitur-fitur yang tersedia masih sangat terbatas.

PT Adira Dinamika Multi Finance (Adira Finance), misalnya, sejak tahun lalu mulai merambah mobile apps. Willy Suwandi Dharma, Direktur Utama Adira Finance, mengakui mobile apps yang mereka miliki masih dengan fitur yang terbatas. Hingga hari ini, tim di Adira Finance masih terus menggodok layanan tersebut.
“Belum e-commerce beneran karena baru sebatas informasi. Akan terus kami perbaiki,” ujar Willy kepada Infobank, bulan lalu.

Federal International Finance (FIF) Group selangkah lebih maju. Mobile apps yang mereka launching pada Maret lalu punya fitur yang lebih lengkap. Selain informasi, konsumen bisa mengajukan aplikasi pembiayaan. Suhartono, Chief Executive Officer (CEO) FIF Group, mengatakan, pihaknya tak punya target khusus terkait dengan penjualan untuk mobile apps.

“Minimal ada member yang bertambah dan aktif melihat. Kalaupun per hari hanya 10 transaksi itu pun tidak masalah. Yang penting ada branding-nya. Kami melihat ini sebagai peluang,” terang Suhartono.
Selain meracik mobile apps, FIF Group menggandeng e-commerce yang telah ada. Kerja sama dengan e-commerce mereka lakukan melalui FIF Spektra yang selama ini fokus di produk elektronik.
“Kami menyikapi positif dengan pertumbuhan e-commerce saat ini. Kami mencoba mendalami dan akan masuk ke sana,” imbuh Suhartono.

Tidak hanya FIF Group yang mulai menggandeng e-commerce. AEON Credit Service (AEON) juga melakukan hal yang sama. Multifinance asal Jepang ini bahkan menjanjikan proses yang cepat untuk aplikasi yang diajukan konsumen lewat e-commerce.

Apa yang dilakukan FIF Group dan AEON sebetulnya bisa dicontoh multifinance lain. Meski tak memiliki e-commerce sendiri, menggandeng e-commerce yang ada pun rasanya cukup untuk mengikuti perubahan dan persaingan bisnis yang terjadi. Selain menghemat biaya operasional, langkah ini bisa menambah channel penjualan multifinance. Apalagi, opsi transaksi di e-commerce belum banyak melibatkan lembaga keungan nonbank. Pembayaran lebih banyak didominasi oleh opsi transfer, pembayaran langsung atau melalui kartu kredit.

Keberadaan e-commerce yang saat ini begitu booming memang menjadi tantangan tersendiri bagi multifinance. Kendati demikian, hal itu tak sepenuhnya menutup jalan multifinance. Sebab, suku bunga minim dan tenor pembiayaan menarik hanya bisa dinikmati konsumen yang memiliki kartu kredit. Sayang, tak semua orang memiliki dan tertarik untuk memiliki kartu kredit. Dengan regulasi baru yang diterbitkan Bank Indonesia (BI), pemilikan kartu kredit pun tak semudah dulu. Ada batasan usia bagi pemilik maupun pemegang kartu tambahan. Besarnya penghasilan juga menjadi salah satu syarat pemilikan kartu dan plafon yang mereka dapatkan. Bagi bank, regulasi ini mungkin tak begitu meguntungkan. Namun, bagi multifinance justru ini adalah peluang. Novita Adi Wibawanti

Read More

Lampu Kuning Industri Multifinance

Jakarta–Separuh perusahaan pembiayaan (multifinance) yang beroperasi di Indonesia tengah mengalami kesulitan. Sejumlah indikatornya terlihat dari penurunan pembiayaan dan perolehan labanya yang tumbuh minus. Ada 69 perusahaan multifinance yang pembiayaannya anjlok dan 86 perusahaan pembiayaan laba merosot pada 2014. Bahkan, ada 23 perusahaan pembiayaan mencatat kerugian akibat tak kuat menahan beban operasional maupun kerugian nilai aset keuangan, sementara pendapatannya menurun. Perusahaan-perusahaan yang labanya ludes terbakar juga umumnya mencatat biaya operasi dibandingkan pendapatan operasi (BO/PO) di atas 100%. 

Demikian salah satu hasil kajian Biro Riset InfoBank bertajuk “Rating 173 Multifinance versi Infobank 2015”. Menurut Eko B. Supriyanto, Direktur Biro Riset Infobank, perusahaan-perusahaan pembiayaan yang tahun lalu rapornya merah, tahun ini harus bekerja ekstra keras untuk menahan penurunan kualitas aset dan biaya operasional yang tak bisa dibendung, sementara pertumbuhan pembiayaan sulit diraih.
“Tahun ini masih banyak perusahaan berada di lampung kuning karena mengalami tekanan berat akibat meningkatnya kerugian penurunan  nilai aset keuangan,” ujar Eko B. Supriyanto di Jakarta, Sabtu, 1 Agustus 2015.

Begitu juga bagi perusahaan-perusahaan pembiayaan yang indikator keuangannya tumbuh tahun lalu, tapi menghadapi pasar yang terus melambat, risiko penurunan aset pembiayaan, serta tekanan persaingan yang makin keras. “Karena kue pasar stagnan bahkan makin menyusut untuk pasar pembiayaan konsumen maupun leasing, perusahaan-perusahaan multifinance harus memangsa pesaingnya agar bisa tumbuh,” imbuh Eko.

Bahkan, menurut Eko B. Supriyanto, industri multifinance tengah memasuki masa kristalisasi dimana yang tak tahan akan dijual ke investor baru dan bahkan terjadi “cuci gudang” direksi dan komisaris. ”Banyak jual beli perusahaan multifinance, karena sekarang dari sisi pembiayaan dari bank juga ketat sementara pasar lagi sepi,” lanjut Eko B. Supriyanto.

Menurut hasil “Rating 173 Multifinance versi Infobank 2015” untuk kategori perusahaan pembiayaan beraset Rp10 triliun ke atas ada tujuh yang meraih predikat “sangat bagus”. Dari perolehan skor teratas secara berurutan adalah
1) Summit Oto Finance,
2) Federal International Finance
3) Oto Multiartha,
4) Astra Sedaya Finance,
5) Central Java Finance,
6) Toyota Astra Financial Services, dan
7) Dipo Star Finance.

Untuk kelompok perusahaan pembiayaan beraset Rp5 triliun sampai dengan di bawah Rp10 triliun ada sembilan peraih predikat “sangat bagus”. Dari perolehan skor secara berurutan adalah
1) Clipan Finance Indonesia,
2) BFI Finance Indonesia,
3) BCA Finance,
4) Mitra Pinasthika Mustika Finance,
5) Orix Indonesia Finance,
6) Indomobil Finance Indonesia,
7) Mandiri Tunas Finance,
8) Surya Artha Nusantara Finance, dan
9) Mitsui Leasing Capital Indonesia.

Kelompok perusahaan pembiayaan beraset Rp1 triliun sampai dengan di bawah Rp5 triliun cukup banyak pemainnya. Di kelas ini, ada 36 perusahaan pembiayaan yang meraih predikat “sangat bagus” dan 10 peraih skor teratas adalah
1) Mandala Multifinance,
2) Nusa Surya Ciptadana,
3) Karya Technik Multifinance,
4) Equity Finance Indonesia,
5) Century Tokyo Leasing Indonesia,
6) BII Finance Center,
7) Batavia Prosperindo Finance,
8) Intan Baruprana,
9) Mega Central Finance, dan
10) Bentara Sinergies Multifinance.

Di bawahnya ada kategori perusahaan pembiayaan beraset Rp500 miliar sampai dengan di bawah Rp1 triliun di mana ada 10 peraih predikat sangat bagus sebagai berikut;
1) Mega Auto Finance,
2) Ciptadana Multifinance,
3) Swadharma Bhakti Sedaya Finance,
4) Bintang Mandiri Finance,
5) Astra Multifinance,
6) Bima Multi Finance,
7) Reksa Finance,
8) Bringin Srikandi Finance,
9) Swadharma Indotama Finance, dan
10) Dana Unico Finance.

Mayoritas perusahaan multifinance berada di kategori perusahaan beraset Rp100 miliar sampai dengan di bawah Rp500 miliar. Ada 26 peraih predikat “sangat bagus” di kelas ini dimana 10 peraih skor tertingginya adalah
1) Mega Finance,
2) Paramita Multifinance,
3)AB Sinar Mas Multifinance,
4) Danareksa Finance,
5) Karunia Multifinance,
6) Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia,
7) PPA Finance,
8) Danpac Finance,
9) Otomas Multifinance, dan
10) Arjuna Finance.

Di kelas terbawah adalah kategori perusahaan pembiayaan beraset di bawah Rp100 miliar. Ada 13 perusahaan di papan bawah ini yang berhasil survive di tengah himpitan kesulitan dan berhasil mencetak kinerja “sangat bagus” dan 10 peraih nilai teratas adalah
1) Panen Arta Indonesia Multifinance,
2) Pratama Sedaya Finance,
3) Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance,
4) Daindo Internasional Finance,
5) Topas Multi Finance,
6) Danasupra Erapacific,
7) Garishindo Buana Finance Indonesia,
8) Adhika Primadhana Multifinance,
9) Rama Multi Finance, dan
10) Fortuna Multifinance.

Perusahaan-perusahaan pembiayaan yang tahun lalu berhasil survive di tengah himpitan ruang pertumbuhan dan tekanan persaingan tahun ini harus lebih bekerja keras. Menurut Eko B. Supriyanto, perusahaan-perusahaan multifinance yang pada 2010 hingga 2012 agresif memperluas jaringan ke luar Pulau Jawa dan menikmati pertumbuhan pasar pembiayaan konsumen dan leasing seiring dengan kenaikan harga komoditas, tahun lalu sudah merasakan musim paceklik.  “Dan tahun 2015 masih menjadi musim paceklik bagi perusahaan multifinance, terutama karena melemahnya daya beli masyarakat,” jelasnya.

Menurut Eko B. Supriyanto, perusahaan-perusahaan multifinance tidak perlu berkecil hati menghadapi musim paceklik tahun 2015. “Tahun ini bukan hanya multifinance, karena semua sektor usaha juga mengalami perlambatan, bahkan penurunan. Justru tahun ini harus dijadikan momentum perusahaan pembiayaan untuk mempersiapkan diri baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola, manajemen risiko, dan permodalan,” ujar Eko.

Bagi perusahaan yang sudah mempersiapkan diri tahun depan bisa menggenjot pertumbuhan dengan memperluas usaha yang didorong oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014.“Pembiayaan kendaraan bermotor tidak lagi menjadi jalur basah bagi perusahaan pembiayaan, tapi industri ini bisa menggarap pasar yang lebih beragam melalui perluasan usaha karena secara regulasi sudah diperkenankan,” pungkas Eko. (*)

*http://infobanknews.com

Read More

Karir Expo di Malang Tanggal 10 - 11 Agustus 2016, 9.00-17.00 WIB Di Aula Pertamina Polinema Jl. Soekarno Hatta No.9, Malang

CIMB Niaga menawarkan layanan perbankan yang komprehensif kepada nasabahnya di Indonesia dengan menggabungkan kekuatan di bidang perbankan ritel, UKM dan korporat serta layanan transaksi pembayaran.

CIMB Niaga kini menjadi bank terbesar ke-5 dari sisi aset, pendanaan, kredit, dan luasnya jaringan cabang. Seiring perkembangannya, CIMB Niaga akan terus berusaha memberikan yang terbaik kepada nasabah maupun karyawannya agar terus menjadi keunggulan.

Saat ini CIMB Niaga membuka peluang berkarir bagi kamu, hanya di Karir.com Expo Malang. Tidak hanya itu, puluhan perusahaan lainnya juga turut berpartisipasi dalam Expo kali ini:

Perusahaan Peserta

PT Dipa Pharmalab Intersains CIMB Niaga PT Tetra Pak Indonesia PT Sulfindo Adiusaha PT Musim Mas PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Dan masih banyak lagi. Selain itu, kamu juga berkesempatan untuk wawancara langsung dengan HRD perusahaan yang kamu tuju. Kapan? Catat tanggal dan tempatnya ya! Tanggal 10 - 11 Agustus 2016, 9.00-17.00 WIB Di Aula Pertamina Polinema Jl. Soekarno Hatta No.9, Malang Jadi, tunggu apa lagi? Datang dan raih peluang karirmu di sini! Daftar Sekarang Informasi Karir.com  : 021 2930 5891 MKP           : 0812 2504 7509, 0877 3147 2000 Untuk detail dan info lebih lanjut Hubungi kami di cs@karir.com

Read More